Taktik.id – Atmosfer sepak bola Jawa Timur memanas, namun kali ini bukan karena duel di lapangan hijau, melainkan “benturan” kebijakan di kursi organisasi. Langkah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Jatim yang baru saja merilis Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru memicu protes keras dari bawah.
Ketua PSSI Surabaya, Roky Maghbal, menjadi sosok yang paling vokal menyuarakan kejanggalan ini. Menurutnya, terbitnya SK Nomor SKEP/001/PSSI-JATIM/PLT/II/2026 tersebut telah melampaui batas kewenangan seorang pejabat sementara.
“Dalam SK Plt sudah jelas dinyatakan bahwa tugas dari Plt adalah persiapan Kongres PSSI Jatim. Titik.” tegas Roky (9/4/2026).
Roky mengingatkan bahwa dalam marwah organisasi mana pun, seorang Plt hanyalah “penjaga gerbang” yang bertugas memastikan transisi berjalan mulus, bukan arsitek yang merombak struktur pengurus.
Penundaan Kongres PSSI di tingkat provinsi sejak Desember 2025 lalu kini dianggap bukan lagi alasan yang relevan. Roky mendesak agar PSSI Jatim segera berhenti berpolemik dengan kebijakan-kebijakan yang “offside” dan kembali ke jalur utama yaitu percepatan kongres.
“Kondisi sekarang sudah normal, tidak ada lagi bencana. Waktu terus berjalan, jangan sampai kita terjebak dalam kebijakan yang justru menimbulkan polemik baru,” tambah Roky.
Stabilitas organisasi di level provinsi adalah fondasi bagi pembinaan atlet dan kelancaran kompetisi lokal. Jika pucuk pimpinan masih sibuk berdebat soal keabsahan jabatan, dikhawatirkan program pembinaan usia muda dan koordinasi antar-klub di Jawa Timur akan menjadi korbannya.
Hingga berita ini diturunkan, publik sepak bola Jawa Timur masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak Plt PSSI Jatim terkait alasan mendesak di balik perombakan pengurus tersebut. Apakah ini murni kebutuhan organisasi, atau sekadar manuver memperlama masa jabatan?
