Indonesia

Ini Cara Asprov PSSI Jatim Implementasikan Inpres No 3 Tahun 2019

Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim Ahmad Riyadh bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto mendampingi Menpora Zainudin Amali pada sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional di Surabaya (4/6) malam. (Fajar Kristanto/Taktik.id)

Taktik.id – Jawa Timur dapat dikatakan sebagai barometer sepakbola nasional. Provinsi dengan kontestan klub yang paling banyak di kasta tertinggi. Juga dikenal memiliki banyak talenta dan regenerasi pesepakbola yang baik. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi stakeholder sepakbola di Jatim.

Menanggapi sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim Ahmad Riyadh mengatakan bakal segera berkomunikasi dengan Ketua KONI Jatim Erlangga Satriagung. Tujuannya adalah agar para bupati/wali kota dapat menyusun anggaran yang tidak menyalahi aturan.

“Saya akan mengusulkan kepada Pak Erlangga agar diadakan workshop penyusunan anggaran olahraga yang tidak menyalahi peraturan hukum. Saya sampaikan juga agar tidak setuju jika pemerintah daerah menggunakan anggaran untuk membangun stadion besar-besaran. Percuma, kalau suatu daerah itu tidak memiliki tim yang berlaga di pentas sepakbola nasional,” tegas Riyadh.

“(Bangun) lapangan latihan yang layak. (Anggaran) satu stadion itu bisa untuk membangun 10 lapangan latihan yang bagus dan bisa ditempatkan di kecamatan-kecamatan. Tidak harus ditengah kota,” sambung pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.

Anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI itu juga mengungkapkan jika ada perbedaan angka anggaran yang cukup signifikan dari setiap daerah. Menurutnya hal itu karena belum sinkron antara pemerintah kabupaten/kota dengan pengurus PSSI di daerah. “Memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah. Ada daerah yang (anggarannya) Rp200 juta, Rp 300juta. Ada yang sampai Rp 2miliar. Bukan karena kaya miskinnya suatu daerah, tetapi kemauan antara pemerintah daerah dengan pengurus PSSI di wilayah tersebut,” tegas Riyadh.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres tersebut pada 25 Januari 2019. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan 18 pihak, yakni 11 menteri, 2 pimpinan lembaga, dan 2 pihak yakni gubernur dan bupati/wali kota untuk melakukan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Sebelumnya, memilih Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali Jatim sebagai tempat pertama untuk mensosialisasikan Inpres tersebut. Sosialisasi ini dihadiri bupati/wali kota hingga pengurus Asosiasi PSSI kabupaten/kota se-Jatim di salah satu hotel yang terletak di kawasan Surabaya Barat pada 4-5 Juni. Inpres ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap sepakbola nasional. Selanjutnya, Menpora bakal melakukan road show ke daerah-daerah lain. (fjr)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top